Unras SPPI-KB di Bandung, PT Pos Indo Terima 3 Tuntutan Massa

oleh
Massa aksi SPPI-KB diterima oleh Manajemen PT Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat. (Fokuspembaca.com/Istimewa)

Fokuspembaca.com, Jawa Barat – Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI-KB) menggelar aksi unjuk rasa (unras) di Kantor Pos Pusat, Bandung, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024 lalu.

Aksi diikuti oleh massa FSP ASPEK Indonesia, FSPMI, SPN dan SBPI sebagai afilisasi KSPI, berakhir dengan adanya kesepakatan antara SPPI-KB dan manajemen untuk menjalankan tiga tuntutan.

Dalam pertemuan dengan manajemen PT Pos Indo, Ketua Umum SPPI-KB Andi Siswanto menyampaikan tiga tuntutan yaitu, bayarkan sisa pemberian jasa produksi Tahun 2023 sebesar 70 persen kepada seluruh karyawan PT Pos Indo, tolak PHK masal dengan dalih robotisasi dan revisi keputusan direksi yang menyulitkan karyawan.

“Kami meminta kepada manajemen untuk segera membayarkan sisa pembayaran jasa produksi sebesar 70 persen kepada seluruh karyawan PT Pos Indo, karena saat ini teman-teman membutuhkan dana tersebut guna membayar SPP dan biaya sekolah anak,” kata Andi melalui keterangan tertulis yang diterima Fokuspembaca.com, Rabu 26 Juni 2024.

Adi juga meminta Direksi PT Pos Indonesia mengklarifikasi statementnya di media yang menyatakan bahwa akan ada PHK Masal kepada karyawan, karena sebagian besar pekerjaan akan digantikan oleh robot.

“Menurut kami robotisasi adalah sebuah kemajuan zaman. Namun, bukan berarti akan menggantikan tenaga kerja yang ada. Seharusnya robotisasi itu dipergunakan untuk memudahkan kerja bagi manusia dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia,” ujarnya.

Adi menambahkan, bahwa SPPI-KB meminta seluruh keputusan Direksi wajib disosialisasikan kepada seluruh karyawan sebelum dilaksanakan dan meminta revisi keputusan Direksi yang isinya menyulitkan dan menyengsarakan karyawan PT. Pos Indonesia.

“Seperti keputusan Direksi yang memudahkan perusahaan untuk melakukan PHK terhadap karyawan dengan alasan mendesak, sesuai tafsiran sepihak oleh manajemen,” katanya.

Tiga tuntutan buruh tersebut di dijawab oleh pihak manajemen yang diwakili oleh Chandra Dewi, selaku SVP, HCS & BP, bahwa sisa pembayaran jasa produksi untuk karyawan sebesar 70% akan dibayarkan setelah dilaksanakan RUPS bersama Kementerian BUMN pada Jumat, 28 Juni 2024.

Terkait isu rencana PHK masal yang akan dilakukan perusahaan telah dijelaskan oleh perusahaan melalui corporate secretary bahwa Pos Indonesia memastikan bahwa tidak ada hubungannya digitalisasi dengan isu PHK masal dilingkungan karyawan.

Bahwa terhadap keputusan direksi No. KD.016/DIRUT/0323 akan dilkukan review dan evaluasi karena perusahaan sedang melakukan review dan evaluasi terhadap Keputusan Direksi yang saat ini berlaku dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertemuan antara SPPI-KB dengan Direksi atau BOD akan dijadwalkan dan komunikasi dijalin dengan hubungan industrial yang lancar dan harmonis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.