Fokuspembaca.com – Puluhan orang warga Padarincang, Kabupaten Serang kembali melakukan perlawanan. Perlawanan tersebut dilakukan dengan memukul mundur kendaraan berat yang memasuki kawasan gunung Prakasa, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang.
Untuk diketahui Pemerintah Pusat rencananya akan melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Geothermal di wilayah tersebut.
Pembangunan yang digadang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) ini sudah mulai diwacanakan sejak 11 tahun lalu. Diketahui, proyek panas bumi tersebut ditetapkan menjadi WKP melalui keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 0026K/30/MEM/ 2009 yang ditetapkan per Tanggal 15 Januari 2009 lalu.
Proyek pembangunan PLTB yang akan dibangun di gunung Prakasa, Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang nantinya akan digarap oleh PT SBG selaku pemegang lelang terbuka untuk WKP Kaldera Rawa Danau. Namun sudah berjalan 10 tahun belakangan pihak perusahaan belum dapat menggarap proyek yang akan menghasilkan listrik yang nantinya akan dimiliki sepenuhnya oleh Negara.
Namun, adanya gejolak yang terjadi pada PSN ini bukan tanpa alasan. Masyarakat yang menolak keras adanya pembangunan ini mengklaim tidak pernah dilibatkan maupun mengetahui rencana pemerintah untuk memanfaatkan energi panas bumi di wilayah mereka.
Bahkan, saat pembanguan akses jalan menuju lokasi pembanguan Geothermal pun masyarakat mengaku dibohongi. Mereka menilai tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun pemerintah daerah sebelum terjadinya gesekan antara masyarakat dengan aparat di tahun lalu.
Belakangan ini masyarakat sekitar kembali digeramkan dengan adanya kendaraan berat yang hendak membuka akses masuk ke lokasi proyek yang telah ditutup warga.
Alhasil, puluhan warga yang geram melakukan aksi penolakan dan memukul mundur kendaraan yang dikawal puluhan petugas TNI tersebut.
Salah seorang warga sekitar Dhoif menyebut gagasan mengenai transisi energi seringkali hanya berfokus pada aspek teknologi, tidak berfokus kepada aspek lainnya seperti aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan.
“Mereka hanya berfokus kepada bagaimana caranya untuk mendanai dan membangun infrastruktur energi terbarukan. Terkait biaya mitigasi risiko sosial seringkali tidak pernah masuk dalam perhitungan pemangku kebijakan hari ini, baik dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah,” kata dia, Kamis (17/11/2022).
Pengembangan transisi energi di Indonesia, lanjutnya, perlu dikawal oleh masyarakat agar tidak menimbulkan masalah baru. Dalam praktiknya pengelolaan energi di Indonesia masih tidak demokratis pengelolaan energi hari ini justru merugikan masyarakat lokal secara sepihak.
“Terbukti dengan adanya keinginan pemerintah dan investor untuk membangun PLTPB di Padarincang, dimana pihak-pihak yang terkait tidak pernah mau mendengar apa lagi mengamini apa yang diinginkan masyarakat. Dalam aktivitasnya hari ini mereka selalu menggunakan aparat militer untuk memuluskan rencana pembangunannya,” tegasnya.
Senada dengan dia salah seorang warga lainnya Doha mengaku masyarakat Padarincang hari ini berduyun duyun ditengah guyuran hujan sangat lebat, dari seluruh elemen masyarakat, perempuan dan laki laki, sampai anak anak.
“Kami bergabung bersama untuk mempertahankan portal yang dibuat warga beberapa tahun lalu, sebagai simbol perlawanan warga terhadap mega proyek geothermal yang akan mengancam kehidupan dan ruang hidup warga padarincang, yang akan dibongkar oleh pihak perusahaan menggunakan excavator, dengan dikawal aparat militer,” sebutnya.
Dia mengaku sempat terjadi perdebatan antara warga dan militer. Bahkan dirinya menyebut sempat mendapatkan kata kata yang sama dari seluruh pihak yang mengatasnamakan negara, dan pendapat ahli.
“Lalu rakyat atas nama siapa dan milik siapa? Karena ahli dan negara hanya merupakan justifikasi legalitas untuk mereka mengeruk keuntungan sebesar besar nya tanpa mempertimbangkan berbagai aspek masyarakat, dan ekonomi abadi rakyat Padarincang, yang selama ini telah turun temurun menghidupi masyarakat Padarincang dari berkah dan kekayaan alam yang ada,” ujarnya.
“Masyarakat bisa hidup makmur dan sejahtera dengan kehidupan yang selaras dangan alam. Tanpa industri dan tanpa ekstraksi, itulah harapan masyarakat padarincang kepasa pemerintah dan negara, beserta aparatur nya,” tutupnya. (Mhd)
