PPDB Tangsel Telah Disetting, TPS Ajak Masyarakat Awasi Prosesnya

oleh
Direktur Eksekutif Tangerang Public Service, Ryan Erlangga. (Fokuspembaca.com/Istimewa)

Fokuspembaca.com, Tangerang – Direktur Eksekutif Tangerang Public Service (TPS), Ryan Erlangga memyebut proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah disetting atau diatur.

Oleh sebab itu, Ryan mengajak seluruh masyarakat Kota Tangsel untuk bersama-sama segala proses PPDB.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa dari tahun ke tahun segala proses PPDB di Tangsel ini sudah di-setting. Padahal jika bicara soal pendidikan, semua warga negara wajib mendapatkan hak yang sama. Tapi dalam pelaksanaanya, tidak berbanding lurus dengan semangat yang termaktub di dalam UU RI 1945,” ujar Ryan, Rabu 19 Juni 2024.

Jika flashback ke tahun 2023, kata Ryan, banyak sekali temuan-temuan saat pelaksanaan PPDB di Tangsel ini. PPDB 2023 lalu, telah terjadi secara masive pungutan liar terhadap masyarakat yang ingin memasukan anaknya sekolah. Baik dari oknum kelurahan, oknum sekolah dan oknum-oknum lainnya.

“Tahun lalu, ada oknum Sekolah Menengah Pertama [SMP] yang meminta pungli dengan dalih uang capek panitia PPDB dengan nilai yang tidak kecil. Selain itu juga, terjadi adanya kelebihan kapasitas pada Rombongan Belajar,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Ryan, proses Pra PPDB Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 ini menuai banyak masalah. TPS mencatat ada beberapa kasus yang ditemukan.

Pertama, ada oknum Sekolah Dasar mengkolektif para peserta didik kelas enam yang akan memasuki jenjang SMP sebesar Rp260 ribu dengan sistem untung-untungan (lotre). Hal ini mendasari terjadi Pungli secara Terstruktur, Sistemasis dan Mashive.

Kedua, Panitia PPDB SMP merasa risih dengan adanya oknum yang melakukan titipan titipan ke sekolah. Akhirnya, mereka menyampaikan kepada orang tua calon peserta didik baru di SMP untuk bisa memberikan uang lelah bagi panitia PPDB dengan nominal sebesar Rp1 juta rupiah. Tidak boleh kurang dari itu.

“Sudahlah cukup. PPDB itu bukan ajang Pesta Demokrasi Pendidikan, yang mana bisa beli bangku sana sini. Pendidikan yang seharusnya dapat dirasakan setiap warga negara Indonesia, tapi ini malah diperjualbelikan,” tegasnya.

Kemudian, Pra PPDB diduga sebagai ajang konsolidasi sekolah dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan para calon peserta didik baru yang dititipkan.

“Karena itu, peran masyarakat untuk mengawasi sangat dibutuhkan. Jadi masyarakat bisa mengawasi dan tentunya dengan tidak melakukan praktik itu juga,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.