Fokuspembaca.com, Kota Tangerang – Kepala UPT Samsat Cikokol Dwi Nopriadi Atma Wijaya menyebut, sebanyak 338 unit kendaraan dinas roda dua dan empat milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menunggak pembayaran pajak sepanjang Tahun 2023.
“Kendaraan dinas Pemkot Tangerang sebanyak 338 unit yang belum membayar pajak di 2023. Terbanyak di roda dua. Bervariatif masa tunggakannya,” ujar Dwi, Rabu (10/1/2024).
Berdasarkan data yang diperoleh terbanyak menunggak yakni di Dinas Lingkungan Hidup Tangerang dengan total sebanyak 66 unit kendaraan roda dua dan empat.
Selanjutnya, ada instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang yang memiliki 30 unit kendaraan yang menunggak pembayaran pajaknya.
Diikuti oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang masih menunggak pembayaran pajak kendaraan untuk 20 unit.
Dwi menuturkan, pihaknya akan bersurat ke semua dinas di Kota Tangerang terkait tunggakan kendaraan dinas roda dua dan empat tersebut agar segera dilunasi.
“Kami akan berkoordinasi ke pihak Pemkot Tangerang dengan menyuratinya. Walaupun secara data, Pemkot Tangerang diurutan pertama tertib membayar, meskipun ada sisa tunggakan,” katanya.
Selain itu, Dwi menjelaskan, terdapat 103.483 ribu unit kendaraan roda empat dan dua menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di UPT Samsat Cikokol. Dari jumlah tersebut, kendaraan roda dua mendominasi tunggakan yang tercatat di UPT yang menaungi 8 kecamatan di Tangerang itu.
“Catatan kami ada 103.483 ribu kendaraan roda empat dan dua yang menunggak periode Januari-Desember 2023, dengan nilainya sebesar Rp92.576.126.800. Mayoritas kendaraan roda dua yang mendominasi tunggakan itu,” jelasnya.
Menurut Dwi, saat ini realisasi penerimaan PKB terhitung 2 Januari hingga 29 Desember 2023 sebanyak 102,40 persen. Kendaraan roda dua yang banyak menyumbangkan hasil dari PKB tersebut.
“Targetnya Rp 486 Miliar lebih, yang sudah terealisasi Rp498 miliar lebih. Untuk kendaraan yang telah membayarkan PKB paling banyak roda dua totalnya 299.699 unit dan roda empat 120.462 unit,” tuturnya.
“Sedangkan untuk bea balik nama (BBN) sebanyak 102,20 persen. Di mana targetnya Rp332 miliar lebih, dan terealisasi Rp339 miliar lebih. Itu semua dari kendaraan roda dua sebanyak 40,979 unit dan roda empat 12,304 unit,” imbuhnya.
Oleh karena itu, berbagai kegiatan telah disosialisasikan pihaknya untuk melakukan penagihan ke seluruh wajib pajak (WP) yang belum menunaikan kewajibannya.
“Berbagai giat pengecekan pajak kendaraan, bersosialisasi dan edukasi di berbagai tempat terus kita gelar dan kejar. Tentunya harapan kita dapat memberikan kesadaran dan menyadari agar pentingnya membayar pajak, dengan tujuannya untuk menunjang pembangunan di Provinsi Banten,” ungkapnya. (Iksan/Von)
